*]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-WEB:181f64ed-c741-4731-b6bb-8de7ec24ee3c-5" data-testid="conversation-turn-8" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"> Eshraq: Journal of Islamic Studies merupakan jurnal akses terbuka yang diterbitkan oleh PT Episteme Research Academy dengan ISSN 3123-3244. Jurnal ini mempublikasikan penelitian tekstual dan empiris di bidang Studi Islam melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan filsafat, teologi, tasawuf, hukum Islam, sejarah, sastra, seni, sosiologi, dan antropologi. Artikel diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris melalui mekanisme double-blind peer review. Eshraq: Journal of Islamic Studies terbit secara berkala tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.
Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multiliterasi dalam Penguatan Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital
Artikel ini bertujuan merekonstruksi Pendidikan Agama Islam berbasis multiliterasi sebagai strategi penguatan moderasi beragama di era disrupsi digital. Perkembangan teknologi informasi dan dominasi media sosial telah mengubah pola otoritas keagamaan, cara belajar, serta pembentukan opini publik, yang seringkali memicu polarisasi dan penyebaran narasi keagamaan yang simplistik. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam dituntut mengembangkan pendekatan multiliterasi yang meliputi literasi digital, literasi kritis, literasi kultural, dan literasi spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis konseptual terhadap paradigma pendidikan Islam dan kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi multiliterasi dalam pembelajaran agama mampu memperkuat kemampuan peserta didik dalam memahami teks secara kontekstual, menyaring informasi digital secara kritis, serta menumbuhkan sikap inklusif dan dialogis. Dengan demikian, rekonstruksi ini menjadi landasan pedagogis yang relevan untuk membangun moderasi beragama yang adaptif, reflektif, dan berakar pada nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.
Copyright (c) 2026 Eshraq: Journal of Islamic Studies https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Certainty and Doubt in Islamic Religious Education toward a Dialogue between Islamic and Cartesian Epistemology
This study explores the epistemological relationship between certainty and doubt in Islamic Religious Education through a philosophical dialogue between Islamic and Cartesian epistemology. The problem of knowledge in education concerns how certainty is attained, justified, and internalized within the learning process. In Islamic epistemology, certainty is expressed through the concept of yaqīn, which integrates revelation, rational reflection, and spiritual intuition as interconnected sources of valid knowledge. Conversely, Cartesian epistemology begins with methodological doubt as a critical foundation for establishing indubitable certainty grounded in rational self awareness. This study employs a qualitative philosophical approach using conceptual and epistemological analysis, drawing on the epistemological perspectives of Abu Hamid al-Ghazali and Rene Descartes. The findings demonstrate that doubt and certainty function as complementary epistemic processes rather than contradictory states. Doubt serves as a methodological tool to examine the limits and validity of knowledge, while certainty represents the culmination of rational inquiry and spiritual realization. This epistemological dialogue contributes to reconstructing the philosophical foundation of Islamic Religious Education by integrating rational and spiritual modes of knowing, thereby enhancing its epistemic legitimacy, intellectual depth, and transformative educational purpose.
Hubungan Pola Konsumsi Islamic-Themed Fast Food Dengan Physical Health Pada Remaja di SMPN 2 Pariaman
Adolescents represent an age group undergoing a transitional phase toward adulthood, characterized by rapid physical growth, hormonal changes, and complex psychosocial development. Amid globalization and modernization, adolescent dietary patterns have shifted from nutritious traditional foods to fast food, which is practical but low in nutritional value. This phenomenon is increasingly prevalent among urban adolescents, including those in Pariaman City. This study aims to determine the relationship between fast food consumption patterns and physical health among adolescents at SMPN 2 Kota Pariaman. This research employed a quantitative method with a descriptive correlational approach and a cross-sectional design. The study was conducted from July 21 to 25, 2025, involving 80 students from grades VIII and IX, selected through stratified random sampling. Data were collected using a Food Frequency Questionnaire (FFQ), a Likert scale to assess physical health complaints, and Body Mass Index (BMI) measurements. Data analysis was performed using the Chi-Square test. The results showed a significant relationship between fast food consumption and physical health (p-value = 0.024 < α = 0.05). A total of 45% of respondents were categorized as “frequent” consumers and 23.8% as “very frequent.” Regarding physical health, 41.3% experienced moderate complaints, 33.8% severe complaints, and 25% mild complaints. Notably, 57.9% of adolescents who consumed fast food very frequently reported severe physical health issues, while those who rarely consumed fast food mostly reported mild complaints (36%). It can be concluded that fast food consumption patterns are significantly associated with physical health among adolescents. Therefore, it is important for adolescents to maintain healthy eating habits to avoid the negative impacts of fast food on their physical well-being.
Integritas Ilmu Sebagai Fondasi Keilmuan: Analisis Epistemologis dan Aksiologis Dalam Filsafat Ilmu
Perkembangan ilmu pengetahuan modern menunjukkan kecenderungan fragmentasi disiplin dan klaim netralitas nilai yang semakin menguat. Kondisi ini menimbulkan problem keilmuan berupa terpisahnya dimensi epistemologis dan aksiologis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akibatnya, ilmu sering berkembang secara teknis tanpa disertai refleksi etis dan orientasi kemanusiaan yang memadai. Persoalan tersebut menjadikan integritas ilmu sebagai isu mendasar dalam filsafat ilmu, khususnya dalam konteks upaya menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab keilmuan di tengah kompleksitas tantangan zaman. Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep integritas ilmu sebagai fondasi keilmuan melalui pendekatan epistemologis dan aksiologis, serta menelaah relevansinya dalam perspektif pemikiran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan filsafat ilmu. Sumber data terdiri atas buku-buku filsafat ilmu dan integrasi ilmu, serta pemikiran pakar Indonesia yang relevan dengan tema epistemologi dan aksiologi ilmu. Hasil kajian menunjukkan bahwa integritas ilmu meniscayakan keterpaduan antara validitas cara memperoleh pengetahuan dan orientasi nilai dalam pemanfaatannya. Dalam perspektif Islam, integrasi antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris memperkuat landasan epistemologis sekaligus aksiologis ilmu pengetahuan. Dengan demikian, integritas ilmu tidak hanya berfungsi sebagai konsep filosofis, tetapi juga sebagai kerangka normatif dan praksis dalam pengembangan keilmuan yang beretika, kontekstual, dan bertanggung jawab secara sosial.
Ijtihad Fikih dalam Regulasi Konten Kecerdasan Artifisial: Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap Kebenaran, Amanah, dan Otoritas Keagamaan Digital
Perkembangan artificial intelligence (AI) dalam produksi konten digital telah membawa implikasi serius terhadap kebenaran, amanah, dan akuntabilitas informasi, khususnya di ruang keagamaan. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi ijtihad fikih dalam merespons regulasi konten AI-generated serta implikasi hukumnya terhadap penyalahgunaan informasi di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis fikih kontemporer berbasis maqāṣid al-syarī‘ah, terutama perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql), harta (ḥifẓ al-māl), dan prinsip pencegahan kemudaratan. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum, melainkan sebagai alat yang penggunaannya berada dalam tanggung jawab manusia, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang menjamin nilai kebenaran dan amanah informasi. Selain itu, kehadiran AI turut memengaruhi otoritas keagamaan di ruang digital, yang berpotensi mengalami pergeseran akibat desentralisasi pengetahuan dan bias algoritmik. Dalam konteks ini, mimbar digital menjadi arena baru bagi otoritas keagamaan tradisional untuk menegosiasikan ulang perannya, sehingga ijtihad fikih berperan penting sebagai instrumen etis dan normatif dalam menjaga legitimasi keilmuan Islam di era kecerdasan buatan.
Perkembangan Tafsir Al-Qur’an tentang Astronomi di Indonesia (2015–2025): Sebuah Systematic Literature Review
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan tafsir Al-Qur'an seputar astronomi di Indonesia satu dekade terakhir. Penelitian dilakukan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 30 artikel ilmiah yang terbit pada periode 2015–2025. Menggunakan aplikasi Harzing’s Publish or Perish dengan kata kunci “Al-Qur’an dan Astronomi”, artikel-artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang ketat, yaitu fokus pada tafsir 'ilmi atau interpretasi ayat-ayat kauniyah terkait fenomena astronomi dengan analisis mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa tema utama didominasi oleh kosmologi umum (56,7%), orbit matahari-bulan, bintang, gerhana, rotasi-revolusi bumi, serta aplikasi praktis seperti hisab-rukyah dan penentuan waktu ibadah. Metodologi yang dominan adalah pendekatan kualitatif berbasis library research dengan corak tafsir 'ilmi, mauḍu'i, dan muqāran, yang semakin berkembang dari deskriptif-teologis menjadi interdisipliner. Kontribusi unik kajian Indonesia terletak pada konteks lokal seperti respons terhadap kontroversi flat earth, integrasi dengan fiqh Muhammadiyah, dan penolakan pseudosains. Penelitian ini menyimpulkan bahwa studi tafsir astronomi di Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan publikasi, namun masih memerlukan penguatan metode empiris dan interdisipliner untuk menghadapi kemajuan astronomi kontemporer. Temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan Islam berbasis bukti ilmiah dan dialog agama-sains di Indonesia.
Keseimbangan Peran Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Sakinah: Studi Fenomenologis di Kabupaten Gresik
Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga untuk beradaptasi, bertahan dalam tekanan, dan membangun hubungan yang sehat dalam ranah domestik, publik, dan sosial. Perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui keseimbangan antara perannya sebagai istri dan ibu dengan keterlibatan dalam kehidupan publik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan peran perempuan dalam ranah domestik, publik, dan sosial serta menjelaskan kontribusinya terhadap terwujudnya keluarga yang tangguh dan harmonis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh keluarga harmonis di Kabupaten Gresik. Analisis data difokuskan pada strategi perempuan dalam mengelola tanggung jawab domestik, aktivitas profesional, dan pengembangan diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dibangun melalui harmonisasi peran perempuan sebagai ibu, istri, dan pelaku di ranah publik, dengan tetap mengakui pengalaman biologis khas perempuan seperti melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Dukungan suami, manajemen waktu, dan komunikasi efektif menjadi faktor utama pendukung. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang konsep keluarga sakinah dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.
Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi dan Prinsip Maqasid al-Syari’ah
Transformasi ekonomi syariah di Indonesia pada era digital telah membawa perubahan signifikan pada sistem, struktur, dan praktik layanan keuangan syariah. Digitalisasi melalui fintech syariah, digital banking, pembayaran elektronik, dompet digital, serta platform wakaf dan zakat online telah membuka peluang besar bagi peningkatan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk transformasi ekonomi syariah yang terjadi pada era digital serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan maqasid al-syari’ah. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka yang dipadukan dengan analisis kasus kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi mendorong integrasi antara prinsip normatif syariah dengan inovasi teknologi modern. Di satu sisi, inovasi digital memperluas jangkauan layanan syariah dan memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung sektor UMKM, filantropi Islam, dan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, tantangan muncul dalam bentuk isu keamanan data, potensi gharar dalam akad digital, literasi keuangan yang rendah, serta kebutuhan regulasi yang lebih adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi syariah Indonesia di era digital merupakan proses yang bersifat integratif dan evolutif, yang menuntut penguatan tata kelola syariah, pengembangan teknologi etis, dan sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat agar inovasi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah dan memberikan kemaslahatan bagi umat.
Trade and Industrial Dynamics in the Heyday of the Abbasid Dynasty: Historical Relevance to Contemporary Indonesian Economic Development
This research discusses the dynamics of trade and industry during the heyday of the Abbasid Dynasty (750–1258 AD) and its relevance to contemporary Indonesian economic development. The Abbasid period is known as the golden phase of Islamic civilization which was characterized by the advancement of science, technology, and an integrated economic system. The Abbasid economy grew rapidly thanks to a combination of agricultural, manufacturing, and financial services sectors supported by strong institutions such as baitul mal and hisbah, as well as an efficient cross-regional trade system. Through a comparative historical approach, the study found that the success of the Abbasid economy rested on market integration, production specialization, and inclusive institutional governance. In the Indonesian context, the results of this study show that the national industrial and trade sectors still face the challenges of low added value, dependence on imported raw materials, and weak synergy between sectors. The Abbasid learning emphasizes the importance of strengthening economic institutions, developing logistics infrastructure, technological innovation, and improving the quality of human resources. By adapting the principles of efficiency, morality, and equity applied during the Abbasid period, Indonesia can strengthen the foundation of a competitive, inclusive, and sustainable industrial and trade economy in the era of globalization.
Legitimasi Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Corruption remains a critical issue in Indonesia and is widely categorized as an extraordinary crime due to its extensive social, moral, and economic impact. This study examines the debate on the application of the death penalty for corruption by comparing Islamic law and Indonesia’s positive legal system. In Islamic law, scholars present diverse views. Some, such as Wahbah az-Zuhaili and Imam Muhib al-Thabari, allow capital punishment when corruption causes widespread harm and threatens public stability, based on the principle of preventing greater harm. Other scholars classify corruption under ta’zir, meaning that punishment is flexible and determined by the authority according to the level of damage caused. Meanwhile, Indonesia’s legal framework, through Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, provides space for the death penalty under specific conditions, although no court has ever enforced it. The study concludes that both legal systems acknowledge the severity of corruption, but the death penalty should only be considered in exceptional circumstances with strict regard to justice, public welfare, and human rights.
Muhammad Fariz Ash Shiddiq Ibrahim Mamesah
Copyright (c) 2025 Eshraq: Journal of Islamic Studies https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Rekonstruksi Hukum Fikih Kontemporer dalam Menyikapi Praktik Jual Beli Akun Media Sosial
Perkembangan era digital telah menjadikan media sosial sebagai platform utama dalam interaksi, komunikasi, dan akses informasi. Seiring itu, praktik jual beli akun media sosial semakin marak karena akun dengan jumlah pengikut tinggi, interaksi signifikan, dan reputasi baik memiliki nilai ekonomi yang besar. Fenomena ini menimbulkan tantangan etis dan hukum, khususnya bagi umat Muslim yang ingin mematuhi prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka (library research) untuk menganalisis hukum dan etika jual beli akun media sosial dari perspektif fiqh kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik jual beli akun dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat sah jual beli, seperti kepemilikan yang jelas, manfaat halal, kejelasan objek, serta tidak melanggar aturan platform. Namun, transaksi ini berpotensi menimbulkan risiko seperti pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, fitnah, dan penyalahgunaan akun, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Solusi yang disarankan mencakup pembangunan akun secara mandiri, edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan panduan fatwa dari lembaga keagamaan agar penggunaan media sosial tetap produktif dan syar’i.
Nikah Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Nasional: Analisis atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
Pernikahan yang berbeda agama adalah masalah yang rumit yang melibatkan konflik antara standar teologis Islam, struktur hukum nasional, dan kehidupan sosial modern di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempelajari dasar hukum dan teologis dari larangan pernikahan beda agama serta dampak sosial dan hukum dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Studi ini melihat dalil dari Al-Qur'an (al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10), pendapat ulama klasik dan modern (Ibnu Katsir, Al-Qurṭubī, al-Zuhaili), dan prinsip ushul fikih (sadd adz-dzarī‘ah dan maslahah mursalah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam melarang pernikahan lintas agama untuk menjaga stabilitas keluarga dengan melindungi integritas agama dan keturunan. SEMA Nomor 2. UU Perkawinan 2023 tidak menghasilkan hukum baru; sebaliknya, itu berfungsi sebagai alat yuridis untuk menyatukan interpretasi Pasal 2 UU Perkawinan dan KHI, yang secara konsisten menegaskan bahwa hukum agama masing-masing pihak menentukan keabsahan perkawinan. Secara implikatif, kebijakan SEMA memberikan keamanan hukum, mencegah forum perdagangan, dan memastikan integritas data administrasi kependudukan. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya karena konflik ideologis dan kemungkinan pelanggaran hukum.
Keabsahan Pelaksanaan Sholat Jum’at di Venue Konser dalam Perspektif Fikih Antar Madzhab
Artikel ini mengkaji keabsahan pelaksanaan sholat Jumat di lokasi non-masjid, khususnya di venue konser seperti ajang Pestapora 2025 di Jakarta. Fenomena ini menimbulkan perbedaan pendapat antara kalangan masyarakat dan ulama mengenai hukum sah tidaknya sholat Jumat di tempat hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (library research) dan analisis komparatif antar madzhab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sholat Jumat tetap sah apabila memenuhi syarat-syarat fikih, seperti dilakukan pada waktu Zuhur, di wilayah pemukiman, berjamaah, serta didahului khutbah. Pandangan madzhab Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali menunjukkan adanya kelonggaran hukum terkait lokasi pelaksanaan. Prinsip fiqih al-ashlu fil asy-yaa’ al-ibahah (segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan) serta konsep maslahah mursalah menjadi dasar kebolehan praktik tersebut. Oleh karena itu, sholat Jumat di venue konser dapat dianggap sah selama menjaga kesucian tempat, ketertiban ibadah, dan memenuhi ketentuan fikih yang berlaku
Keabsahan Zakat Online dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif terhadap Pelaksanaan Zakat di Era Digital
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan pembayaran zakat secara online dalam perspektif hukum Islam serta menelaah konsep, kelebihan, dan tantangan pelaksanaannya di era digital. Kajian diawali dengan pemaparan tentang kedudukan zakat sebagai rukun Islam, syarat wajib dan syarat sah zakat, serta peran lembaga amil seperti BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat secara profesional. Perkembangan teknologi mendorong hadirnya layanan zakat digital yang memungkinkan muzakki menunaikan kewajiban secara lebih praktis, sehingga diperlukan analisis hukum terhadap praktik ini. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual, didukung studi pustaka dan masukan diskusi kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat online dinilai sah menurut syariat selama memenuhi rukun dan syarat zakat, termasuk adanya niat, terpenuhinya nisab dan haul, serta sampainya harta kepada mustahik. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa sarana mengikuti hukum tujuan, serta prinsip bahwa muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada larangan, memperkuat kebolehan zakat digital. Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik turut memberikan legitimasi. Zakat online menawarkan kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi, namun tetap memiliki risiko seperti keamanan data, literasi digital rendah, dan potensi salah sasaran. Secara keseluruhan, zakat digital merupakan inovasi yang sah dan relevan selama dikelola sesuai prinsip syariah
Zakat Online; Hukum Islam; Digitalisasi Zakat
Negotiating Gender Justice in Islamic Religious Education: A Critical-Appreciative Study of Curriculum, Epistemology, and Pedagogical Discourse
This study investigates the entrenchment of gender bias within the epistemological and curricular framework of Islamic Religious Education (IRE) in Indonesia. Utilizing a qualitative-conceptual method rooted in critical discourse analysis and maqasidi hermeneutics, the research reveals how patriarchal norms are embedded in textbooks, pedagogical practices, and interpretive traditions. Rather than opposing tradition, this study proposes a critical-appreciative framework that integrates Islamic ethical values such as justice (‘adl), compassion (rahmah), and trust (amanah) with transformative pedagogies. The findings indicate that literalist and androcentric tendencies in IRE curricula reinforce male-dominated religious authority and marginalize female voices. Through the negotiation of maqasid and contemporary social contexts, the study advocates for inclusive reform that reclaims women’s epistemic agency without resorting to ideological feminism. Pedagogical recommendations include reconfiguring curriculum content, empowering teachers with contextual hermeneutics, and institutionalizing reflective, dialogical learning models. Ultimately, this article contributes to envisioning an IRE curriculum that is both faithful to Islamic tradition and responsive to the ethical imperatives of gender justice